HARIANSULSEL.COM, Makassar – Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Bagi Penyuluh Agama Non PNS. Diklat dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifudddin melalui Video Conference (Vicon) dari Jakarta, Rabu (26/07) dan serentak disaksikan di 8 Balai Diklat Keagamaan (BDK), yaitu; BDK Semarang, BDK Surabaya, BDK Ambon, BDK Padang, BDK Medan, BDK Banjarmasin, BDK Makassar, dan BDK Bandung. Peserta diklat angkatan pertama ini diikuti oleh 562 orang dan secara bertahap untuk 11.000 orang tahun ini.
Acara ini juga turut dihadiri oleh Kapusdiklat Kemenag RI Machsusi, Kakanwil Kemenag Prov Sulsel Abd. Wahid Thahir, Kepala Balai Litbang Keagamaan Makassar Hamzah Harun, dan Para Widyaiswara dari BDK Makassar.
Dalam arahannya Menteri Agama mengajak peserta diklat untuk bersyukur bahwa kegiatan seperti ini tentu tidak semua orang bisa ikut. Karenanya, Menag berpesan, agar mengikuti seluruh proses Diklat ini dengan baik.
“Dan harapannya, tentu mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari Diklat ini yaitu bagaimana agar kompetensi para penyuluh agama kita semakin baik dalam penguasaan wawasan materi keagamaan termasuk juga cara penyampaiannya,” pesan Menag dalam arahannya melalui Vicon dari Jakarta yang didampingi Kabalitbangdiklat Abdrurahman Masud serta Sesbalitbangdiklat Rohmat Mulyana.
Menag mengatakan, para penyuluh setidak-tidaknya mengemban tiga fungsi yang harus senantiasa terpatri pada diri kita. Pertama, penyuluh itu sebagai penerang, penunjuk jalan yang hakekatnya adalah pembimbing,pembimbing yang menuntun, yang mengarahkan hal-hal yang terkait dengan agama.
“Maka ini harus dipahami betul dan karenanya karena kita dipersepsi dan dipandang sebagai pembimbing di tengah-tengah masyarakat dalam hal ihwal keagamaan,” ucap Menag.
Kedua, penyuluh agama itu sekaligus juga sebagai teladan, sebagai panutan sekaligus sebagai rujukan tempat bertanya terkait dengan urusan hal ihwal keagamaan. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya penyuluh agama di bawah Kementerian Agama tentu berikut non PNS tetap saja mengemban fungsi agar penyuluh agama itu juga merupakan penyambung lidah pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan keagamaan.
“Itu pun juga harus dipahami dengan baik oleh para penyuluh, penyuluh penyuluh agama mengemban misi untuk juga menjadi penyambung lidah pemerintah dalam menjelaskan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keagamaan” ucap Menag.
Menag menegaskan, sebagai penyuluh, kita harus memiliki kesadaran bahwa penyuluhan sebagai penerangan agama, hendaknya penjelasan penerangan yang mencerahkan.
“Saya ingin menggarisbawahi kata mencerahkan itu, karena dakwah saudara-saudara penyuluh agama hakikatnya adalah para dai, hakikatnya adalah juru penerang, maka sampaikanlah ajaran agama dengan pendekatan yang sedemikian rupa sehingga penjelasan-penjelasan yang saudara berikan itu mencerahkan,” tutur Menag.
“Yang saya maksud mencerahkan itu adalah bahwa dengan penerangan, masyarakat kemudian menjadi paham tentang persoalan yang ada, bukan malah semakin bingung atau bukan semakin memiliki persepsi atau pemikiran atau paham yang justru bertolak belakang dengan tujuan pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan,” tambah Menag.
Keagamaan itu, menurut Menag, sangat beragam, tidak tunggal, tidak hanya di Islam, di agama Kristen, Katolik, juga di Hindu dan Budha serta Konghuchu, variannya sangat beragam.
“Maka yang dituntut dari setiap kita para juru penerang para penyuluh adalah keluasan wawasan dalam memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan keragaman paham keagamaan,” kata Menag .
Menag mendorong, agar para penyuluh harus memiliki juga sumber sumber rujukan terhadap persoalan-persoalan keagamaan, karena kita bukanlah orang yang maha tahu, yang segalanya serba tahu. Karenanya, pinta Menag, yang dituntut adalah harus ada orang-orang tertentu sebagai tempat kita bertanya, seperti ulama-ulama, kyai-kyai atau pendeta, pastor atau tokoh-tokoh yang kita nilai memiliki integritas, memiliki keilmuan yang sangat mendalam terkait dengan penguasaan-penguasaan keagamaan. (Wrd/And)
