HARIANSULSEL.COM, Toraja Utara – Sosialisasi Penyusunan/Pengisian Format Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara di selenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Rabu 25 Oktober 2017, kegiatan tersebut dihadiri para peserta meliputi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.
Terkait pengisian LHKPN Bupati Toraja Utara Kalatiku Paembonan mengatakan isilah form yang ada dengan benar sebab jangan sampai ketika pengisian data salah semuanya bisa jadi rumit bagi diri anda sendiri, perlunya mekanisme, intregasi dari BPKP dan ini perlu di pertegas, kata Bupati Toraja Utara
Usahakan berbuat benar dan hal penting yang sampaikan terutama para camat presiden ber pesan agar fokus pada infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, jangan dibiarkan lembang tumbuh sendiri, atur mereka karena setiap tahun harus ada progress sebabnya kita sudah membentuk sebuah gerakan penanaman, ucap Kalatiku Paembonan.
Disisi lain sebagai kawasan daerah pariwisata agar kebersihan itu di genjot, untuk para Camat banyak laporan masuk ke saya (Bupati) banyak Camat tidak di ada tempat (Kantor Camat), pungkasnya.
Senada yang di utarakan oleh Bupati, Plh. Sekda Torut sekaligus narasumber pertama dalam kegiatan sosialisasi mengatakan harus melakukan pembinaan secara rutin pembinaan baik itu tertulis maupun lisan guna mendukung asas-asas program pemerintah guna menciptakan kedisiplinan bagi pegawai entah itu PNS/HONOR, kata Rede Roni Bare.
Lanjutnya siapa saja dalam peraturan Bupati wajib memberikan laporan kekayaan, Bupati, Wabup, Sekda, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, Anggota DPRD, Sekwan wajib melaporkan LHKPN nya, jelasnya
Terlihat hadir dalam suasana kegiatan dari BKPP Kab. Torut Ronianto Popang (narasumber), Kepala Dinas Kominfo Torut Fitra, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Setda Stevy, Kepala Bagian Hukum Neti Palin sebagai moderator penyelenggaraan kegiatan. (*)
