HARIANSULSEL.COM, Makassar – KH Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, adalah tokoh sentral dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) dan politik kebangsaan Indonesia. Sebagai seorang ulama, pemikir, dan presiden, Gus Dur memainkan peran yang unik dalam menjadikan NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial-politik yang aktif dalam membangun nilai-nilai kebangsaan. Melalui pemikirannya, Gus Dur menggambarkan bagaimana NU dapat menjadi pelopor dalam menjaga keutuhan bangsa melalui pendekatan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang inklusif dan humanis.
NU, bagi Gus Dur, bukan sekadar organisasi yang fokus pada urusan keagamaan, tetapi juga sebuah gerakan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan umat. NU berdiri sebagai penjaga Islam yang moderat, sekaligus sebagai penggerak perubahan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai tradisi Nusantara.
Gus Dur melihat NU sebagai kekuatan moral yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Ia menegaskan bahwa NU harus selalu berpihak pada rakyat kecil dan menjadi pelopor dalam menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Indonesia.
Dalam pandangan Gus Dur, politik kebangsaan adalah politik yang tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tetapi juga tentang kemanusiaan. Ia percaya bahwa politik harus berfungsi untuk membangun bangsa yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, Gus Dur selalu menempatkan nilai-nilai kebangsaan di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Sebagai pemimpin NU, Gus Dur mendorong organisasi ini untuk terlibat dalam politik kebangsaan dengan cara yang elegan dan bermartabat. Ia mengingatkan bahwa politik bagi NU bukan tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang memperjuangkan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, politik adalah alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan sarana untuk menguasai mereka.
Di era Gus Dur, NU memiliki peran yang signifikan dalam mendorong demokrasi di Indonesia. Ketika Orde Baru runtuh pada tahun 1998, NU berada di garis depan dalam mendukung reformasi. Gus Dur sendiri menjadi simbol penting transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka.
Sebagai presiden, Gus Dur menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Ia juga mendorong dialog lintas agama dan budaya sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi di Indonesia.
Namun, Gus Dur juga mengingatkan bahwa demokrasi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral dan etika. Baginya, demokrasi tanpa keadilan sosial hanya akan melahirkan kesenjangan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, ia mendorong NU untuk terus aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan di tengah proses demokratisasi.
Salah satu kontribusi terbesar Gus Dur adalah gagasannya tentang politik kebangsaan yang inklusif. Ia percaya bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya harus dijaga dengan pendekatan yang mengedepankan penghormatan terhadap keberagaman.
Sebagai pemimpin NU, Gus Dur menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan pluralisme. Ia sering mengutip nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar untuk membangun politik kebangsaan yang inklusif. Dalam banyak kesempatan, Gus Dur menolak upaya-upaya yang mencoba menggunakan agama sebagai alat untuk memecah belah bangsa.
Gus Dur juga dikenal sebagai pembela kelompok minoritas. Sebagai contoh, ia memperjuangkan hak-hak komunitas Tionghoa dan kelompok agama minoritas lainnya di Indonesia. Tindakan ini mencerminkan komitmennya terhadap politik kebangsaan yang tidak diskriminatif.
Gus Dur menyadari bahwa NU menghadapi tantangan besar dalam menjaga perannya di dunia politik. Ia sering mengingatkan bahwa NU harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam politik praktis yang hanya mengejar kekuasaan. Bagi Gus Dur, NU harus tetap menjadi organisasi yang fokus pada perjuangan moral dan sosial, bukan sekadar menjadi alat politik bagi pihak tertentu.
Namun, Gus Dur juga mendorong NU untuk tetap aktif dalam memberikan pandangan dan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Ia percaya bahwa NU memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika politik yang sering kali penuh intrik dan kepentingan pribadi.
Warisan terbesar Gus Dur dalam politik kebangsaan adalah gagasan bahwa politik harus berpihak pada kemanusiaan. Ia mengajarkan bahwa NU, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan keadilan sosial.
Melalui pemikirannya, Gus Dur mengajarkan bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keberpihakan kepada mereka yang lemah dan terpinggirkan. Ia juga menunjukkan bahwa politik dapat dijalankan dengan cara yang santun dan penuh kasih, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip moral.
Gus Dur adalah teladan bagaimana NU dapat memainkan peran penting dalam politik kebangsaan tanpa kehilangan identitasnya sebagai organisasi keagamaan. Melalui pemikirannya, Gus Dur menunjukkan bahwa NU dapat menjadi penjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan zaman.
Politik kebangsaan ala Gus Dur adalah politik yang inklusif, penuh kasih, dan berorientasi pada keadilan sosial. Warisan ini adalah pengingat bahwa NU, sebagai kekuatan moral, memiliki tanggung jawab besar untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan yang humanis dan adil.
Sebagaimana kata-kata Gus Dur yang terkenal, “Tidak penting apa agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, orang tidak akan bertanya apa agamamu.” Pesan ini adalah inti dari politik kebangsaan yang diperjuangkan Gus Dur: politik yang mempersatukan, bukan memecah belah. Inilah yang harus terus dijaga oleh NU di masa depan. Wallahu A’lam Bissawab
Penulis: Zaenuddin Endy – Koordinator Kader Penggerak NU Sulsel
