HARIANSULSEL.COM, Makassar – Ternyata tak semua publik menganggap pelaksanaan Makassar International Eight Forum and Festival atau F8 di Anjungan Pantai Losari Makassar merupakan hal membanggakan, salah satunya yakni legislator Golkar Makassar, Syamsuddin Kadir. Ia menilai festival ini tak ubahnya hal yang tidak efektif. “Coba apa dampaknya untuk rakyat? Pemkot buang buang uang miliaran rupiah hanya untuk kesenangan sesaat dan ajang kampanye.
Sementara rakyat kita masih menjerit, banyak pengangguran, miskin, begal selalu menghantui, ini sangat ironis,” katanya dalam rilis ke sejumlah media.
Akan jauh lebih bermanfaat, lanjut dia, jika uang miliran itu dipakai untuk memperbaiki sekolah, jalan jalan rusak, membayar ganti rugi tanah warga yang belum dibayarkan di area middle ring road, menaikkan honor pegawai kontrak, berikan pakasi kepada pagawai, atau bayarkan insentif RTRW.
“Coba pikir, pemkot bakar bakar uang berapa puluh juta lewat kembang api, Sukhoi sekali terbang berapa ratus juta bahan bakar dan operasionalnya, Jupiter Aerobic, penyanyi tidak mungkin datang gratis,” imbuh Syamsuddin Kadir.
Dilain pihak, Pemkot hanya bayar honor pegawai kontrak Rp 550 sebulan. Sementaran mereka punya anak dan istri. Pegawai Pemprov dikasi uang pakasi, sementara kota tidak ada. Insentif RT-RW yang dijanjikan Rp 1 juta juga belum terealisasi. “Ini kelihatan baik di publik, tapi sesungguhnya miris dengan kenyataan,”ujarnya lagi.
“Ingat, ini uang rakyat, bukan uang pribadi untuk dipakai kampanye,” pungkasnya.
Terkait hal itu, Nasran Mone (Cakmon) mengkritisi tanggapan legislator Syamuddin Kadir. Menurutnya, penilaian Syamsuddin tentang festival F8 itu salah alamat.
“Perlu diketahui, bahwa salah satu fungsi dewan itu adalah penganggaran, eksekutif itu pelaksana pembelanjaan yang telah di anggarkan dan di sahkan di DPRD (Makassar),” bela Cakmon yang dikutip dari grup Whatsapp.
Jadi kalau anggota dewan yang bicara bahwa masih banyak jalan rusak dan lain-lain, yang butuh perhatian dan anggaran, justru Nasran Mone yang pertanyakan kinerjanya.
“Selanjutnya pertanyaan saya, apa nupare, waktu bahas anggaran. Soal kegiatan F8 yang dianggap ajang kampanye, dimana indikatornya? mesti jelas dan mendasar tinjauannya jangan asbun (asal bunyi),” imbuh Cakmon.
Sisi lain, lanjut dia, kalau dianggap buang-buang anggaran, dari mana kemana ukurannya. Bukankah kegiatan F8 luar biasa dampak perkembangan peluang ekonomi, parawisata dan pemberdayaan masyarakat.
“Yang jadi pertanyaan saya apa dampak follow up dari anggota dewan yang selalu pergi Bimtek dengan menghabiskan anggaran milyaran. Seharusnya Kejaksaan atau lembaga hukum lainnya curiga atas penggunaan anggaran Bintek DPRD, apakah tepat sasaran atau tidak, apa follow up selanjutnya terhadap SDM anggota dewan dan bias positifnya ke Masyarakat” pungkasnya. (Anas/And)
Terkait
