HARIANSULSEL.COM, Makassar – Pernyataan mengejutkan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo soal 5 ribu senjata ilegal sedang menjadi sorotan.
Pernyataan itu awalnya menjadi viral setelah akun twitter radio Elshinta menuliskan Panglima TNI mengatakan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara ilegal.
Kicauan itu dilengkapi dengan rekaman pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 22/9/2017.
Menanggapi hal itu, Saiful Jihad yang juga Akademisi Universitas Hasanuddin dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Sulsel, Minggu (24/9/2017) menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI, Pimpinan DPR RI, dan Komisi bidang Pertahanan dan Keamanan DPR RI terkait Meminta Klarifikasi Pernyataan Bapak Panglima TNI, terkait rencana impor 5000 pucuk senjata oleh salah satu institusi, yang mencatut nama Presiden. Berikut teks lengkapnya.
Dengan hormat,
Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo telah melempar “bola panas”, berkaitan dengan adanya oknum (instutusi) yang melakukan pemalsuan data (mencatut nama Presiden) untuk maksud melakukan impor 5000 pucuk senjata, yang berhasil digagalkan, seperti yang disampaikan Panglima TNI.
Menurut saya, ini bola panas, ini seperti adanya Issu impor senjata yang mrnghiasi pemberitaan dalam rencana “pemberontakan” PKI yang gagal tahun 1965, sebagai upaya menfasilitasi angkatan ke-5 (Buruh-Tani), dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia.
Oleh karena itu…, demi keutuhan negara, deni kesatuan bangsa, demi menjaga idiologi negara…., DPR mesti mengundang bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan di hadapan para Punawirawan TNI di Cilangkap beberapa hari yang lalu….
Berita itu telah bergulir ke publik, dan menghiasi jagad media…., dishare dan dikomentari dengan berbagai macam komentar…., dan sekali lagi ini bisa menciptakan sikap saling curiga, bahkan bisa dijadikan alat saling tuding diantara masyarakat, bahkan juga diantara elit…, dan pada akhirnya akan merusak persatuan bangsa….
Panglima Gatot, mesti menjelaskan, memaparkan fakta dan bukti yang bisa dijadikan alat (dasar) pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memeriksa pihak-pihak tersebut…, karena jangankan 5000 pucuk senjata, 1 pucuk saja yang sifatnya ilegal…, adalah sebuah tindak pidana yang jelas hukumannya….
Sebaliknya…., jika pak Gatot tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka sebagai Panglima TNI, semestinya beliau tidak membuat pernyataan yang bisa dikategorikan HOAX, dan menciptakan “kegaduhan” dalam masyarakat…. Demikian pula, jika pak Gatot tidak bersedia, karena pertimbangan Rahasia…, maka mestinya data ini beliau koordinasikan dengan pihak keamanan (kepolisian) sebagai institusi yang diamanatkan oleh UU (negara) dalam menjaga, menyelidiki, menyidik dan menindak pelaku yang dianggap melanggar hukum…..,
Maaf…..khawatirnya pak Jenderal menyampaikan informasi yang dianggap A-1 ini dihadapan para purnawirawan, tanpa sempat terlebih dahulu (belum) melapor kepada Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata RI, bapak Presiden, sebagai atasan beliau…., juga tidak melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian sebagai mitra Tentara dalam mengawal keutuhan bangsa.
Sekali lagi…., atas nama rakyat, semoga DPR segera mengambil sikap, meminta Panglima TNI menjelaskan pernyataan, bahwa ada institusi yang berupaya memesan 5000 pucuk senjata yang mengatasnamakan Presiden…. Hormat saya, Saiful Jihad.
