HARIANSULSEL.COM, Makassar – Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) komit untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang diamanatkan pemerintah sejak 2015 lalu. Hal itu mengemuka saat dilakukan penilaian dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Peguruan Tinggi Negeri (PTN)/Kopertis pada Selasa, (20/2) bertempat di kampus I PNUP yang menghadirkan tim evaluator dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan tim reformasi birokrasi PNUP.
Direktur PNUP, Hamzah Yusuf, mengemukakan bahwa sejak pertama kali agenda reformasi birokrasi dicanangkan oleh pemerintah untuk lingkup PTN, PNUP telah melakukan berbagai upaya perbaikan yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik sesuai dengan karakteristik institusi PNUP sebagai PTN yang berbasis vokasi. Untuk meciptakan kondisi yang mampu mengakselerasi pencapaian terwujudnya reformasi birokrasi, PNUP telah menetapkan tujuh area perubahan yang meliputi mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, organisasi, tatalaksana, SDM Aparatur, dan pelayanan publik.
Salah satu tim evaluator Kemenristekdikti, Totok Suhartanto memaparkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat PTN tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seluruh pegawai di lingkungan Kemneristekdikti wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.
Di akhir acara, tim evaluator dari Kemenristekdikti menilai bahwa PNUP sebagai PTN yang berbasis vokasi telah melakukan perubahan di tingkat institusi sesuai agenda reformasi birokrasi dan memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan agar dilakukan lagi peningkatan yang akan diverifikasi di akhir tahun ini. Harapan tim evaluator agar kedepannya PNUP selalu konsisten menjalankan sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. (*)
