HARIANSULSEL.COM, Makassar – Kasus yang menyeret seorang pendakwah muda yang tengah populer kembali menggetarkan ruang publik. Masyarakat bukan hanya terkejut oleh dugaan kekerasan seksual yang mengoyak martabat manusia, tetapi juga kecewa karena hal itu dilakukan oleh figur yang selama ini dielu-elukan dan diperlakukan bak panutan. Fenomena tersebut menegaskan kenyataan bahwa kita tengah menghadapi krisis moralitas pendakwah di tengah budaya viralitas yang kian tidak terkendali.
Dakwah kini berada di persimpangan. Ia bisa menjadi cahaya yang membimbing umat, namun dapat pula terjebak menjadi panggung populer ketika pendakwah diperlakukan sebagai selebritas. Di era media sosial, popularitas tidak lagi berbanding lurus dengan kedalaman ilmu dan ketulusan akhlak. Banyak pendakwah muncul bukan karena ketekunan belajar atau kematangan spiritual, tetapi karena gaya ceramah yang menghibur atau potongan video singkat yang beredar luas. Viralitas akhirnya menjadi mata uang baru dakwah, sementara moralitas semakin terpinggirkan.
Masalah ini makin parah ketika publik melakukan pengkultusan terhadap figur pendakwah. Ketika seseorang dipuja tanpa batas, segala kritik dianggap sebagai serangan, dan setiap penyimpangan cenderung dibela habis-habisan. Relasi kuasa lahir bukan dari keluasan ilmu, tetapi dari jumlah penggemar. Inilah celah besar yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, manipulasi spiritual, dan kekerasan yang dibungkus narasi religius.
Di tengah situasi itu, media sosial kini berperan sebagai arena kontrol sosial baru. Masyarakat digital bergerak cepat mengungkap dugaan penyimpangan, menyuarakan solidaritas korban, dan menuntut pertanggungjawaban. Tanpa tekanan publik di media sosial, banyak kasus mungkin akan terkubur oleh dominasi figur, tekanan kelompok, atau sikap diam lingkungan sekitar. Namun demikian, karakter media sosial yang serba cepat dan emosional juga menimbulkan tantangan. Informasi yang beredar tidak selalu lengkap atau berimbang, dan amarah kolektif mudah digunakan untuk kepentingan tertentu. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia digital telah menjadi alat penting yang menjaga ruang keagamaan tetap berada dalam pengawasan moral.
Krisis moralitas pendakwah ini berakar dari popularitas yang tidak disertai kedewasaan akhlak. Banyak pendakwah naik panggung sebelum mereka matang secara etis. Tidak adanya standar etik yang mengatur batasan interaksi, relasi kuasa, serta perilaku personal membuat mereka bergerak tanpa kompas moral yang jelas. Budaya selebritas dalam dakwah juga memperburuk keadaan: pendakwah kerap lebih sibuk membangun citra daripada memperbaiki diri. Sementara itu, fanatisme pengikut membuat segala kritikan terhenti, dan penyimpangan dianggap fitnah belaka.
Mengembalikan martabat dakwah hanya mungkin dilakukan jika kita berani menata ulang fondasinya. Lembaga keagamaan perlu merumuskan standar etik yang ketat dan mengikat bagi para pendakwah bukan sekadar pedoman moral, tetapi aturan yang tegas dan operasional. Masyarakat pun harus meningkatkan literasi digital dan religiusnya agar tidak mudah mengidolakan pendakwah hanya karena viral. Publik perlu memahami bahwa ketenaran bukan ukuran ketakwaan, dan bahwa setiap konten dakwah perlu diverifikasi sebelum dipercayai. Selain itu, kontrol sosial kolektif melalui media sosial harus diarahkan pada pengawasan yang adil, bijak, dan etis; bukan sekadar perburuan manusia yang emosional.
Pada akhirnya, dakwah harus kembali pada nuraninya: membimbing, bukan melukai; merangkul, bukan memanipulasi. Ketika seorang pendakwah terjerat kasus amoral, itu bukan hanya kegagalan individunya, tetapi juga cermin kegagalan kita sebagai masyarakat yang terlalu cepat memuja dan terlalu jarang mengingatkan. Sudah saatnya kita menegaskan kembali bahwa viralitas tidak pernah bisa menggantikan akhlak. Dakwah tidak membutuhkan selebritas dakwah membutuhkan keteladanan.
Penulis: Rizal Syarifuddin – Dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar
