HARIANSULSEL.COM, Makassar – Korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia, tidak hanya merusak stabilitas ekonomi tetapi juga menggerogoti moralitas bangsa. Dari level pemerintahan pusat hingga daerah, kasus korupsi terus bermunculan, menciptakan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan menghambat pembangunan. Tidak heran jika Transparency International masih menempatkan indeks persepsi korupsi Indonesia pada level yang memprihatinkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan budaya, moral, dan sistemik yang memerlukan pendekatan menyeluruh untuk memberantasnya.
Dalam situasi seperti ini, agama memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber nilai dan etika dalam masyarakat. Sebagai bangsa yang mayoritas beragama, seharusnya nilai-nilai agama menjadi benteng utama melawan korupsi. Namun, kenyataannya nilai-nilai tersebut sering kali terjebak dalam ranah simbolis dan ritualistik, tanpa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem pemerintahan dan birokrasi.
Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang juga seorang cendekiawan muslim dan pemikir bangsa, menawarkan enam gagasan untuk memberantas korupsi dengan memanfaatkan pendekatan spiritual, moral, dan budaya. Gagasan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, di mana upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan transformasi nilai dan kesadaran kolektif.
Tulisan ini akan mengupas gagasan Prof. Nasaruddin tersebut secara mendalam, dengan menyoroti bagaimana pendekatan multidisipliner dapat membantu menciptakan bangsa yang lebih bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Kementerian Agama, sebagai salah satu institusi yang memiliki otoritas moral, menjadi titik awal penting untuk menerapkan gagasan ini, sehingga reformasi yang dimulai dari sektor spiritual dapat menyebar ke seluruh sendi kehidupan bangsa.
Pertama, Pemberantasan korupsi: Agama dari mitos menjadi etos artinya Agama sering kali dipahami dalam bentuk simbol, ritual, atau kepercayaan yang bersifat mitos. Namun, untuk memberantas korupsi, agama harus menjadi etos, yakni nilai yang membentuk kebiasaan dan perilaku. Dalam konteks ini, agama tidak cukup hanya menjadi sumber inspirasi spiritual, tetapi harus hadir dalam setiap aspek kehidupan praktis, termasuk dalam sistem birokrasi, hukum, dan politik. Pendidikan agama perlu diarahkan untuk melahirkan kesadaran bahwa kejujuran, keadilan, dan keberanian melawan korupsi adalah manifestasi utama dari keberagamaan. Pendekatan ini membutuhkan sinergi antara pemahaman teologis, etika sosial, dan hukum, sehingga agama tidak berhenti sebagai narasi, tetapi menjadi energi penggerak peradaban yang bersih dan berintegritas.
Kedua, Pemberantasan korupsi: Jadikan korupsi musuh bersama artinya korupsi merupakan kejahatan sistemik yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Namun, tantangan terbesar dalam memeranginya adalah kurangnya kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama. Selama korupsi dianggap lumrah atau hanya masalah individu, upaya pemberantasan akan terus mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk menjadikan korupsi sebagai musuh yang nyata, yang mengancam masa depan generasi mendatang. Tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan media memiliki tanggung jawab besar untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap korupsi, sehingga sikap permisif digantikan dengan sikap tegas menolaknya. Dalam hal ini, narasi moral dan etika agama harus bersanding dengan upaya hukum, membangun kesadaran bahwa melawan korupsi adalah bagian dari ibadah sosial.
Ketiga, Pemberantasan korupsi: Memulai dari Kementerian Agama, Kementerian Agama memiliki posisi strategis sebagai penjaga moral bangsa. Dengan tanggung jawab besar dalam mengelola pendidikan agama, penyuluhan, dan relasi antarumat, kementerian ini dapat menjadi titik awal reformasi tata kelola yang berbasis nilai-nilai anti-korupsi. Menjadi pionir dalam transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Agama dapat menunjukkan bahwa integritas adalah inti dari pelayanan publik. Langkah ini tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, tetapi juga memberikan contoh konkret bahwa korupsi dapat diberantas jika ada komitmen yang kuat. Reformasi ini membutuhkan pendekatan multidisipliner, melibatkan teknologi untuk transparansi, pembinaan etika bagi pegawai, serta pengawasan internal yang ketat.
Keempat, Pemberantasan korupsi: Jangan ambil yang bukan haknya, Esensi dari melawan korupsi adalah menanamkan kesadaran individu untuk tidak mengambil yang bukan haknya. Prinsip ini terlihat sederhana, tetapi penerapannya memerlukan landasan moral yang kokoh dan sistem sosial yang mendukung. Dalam perspektif agama, mengambil sesuatu yang bukan hak adalah dosa besar yang merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, mengajarkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Di sisi lain, sistem kerja dan penggajian di lingkungan publik juga harus dirancang sedemikian rupa agar mendorong keadilan, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mencari jalan pintas melalui korupsi.
Kelima, Pemberantasan korupsi: Lahirkan generasi berprinsip dan jujur, generasi masa depan adalah penentu keberlanjutan bangsa. Melahirkan generasi yang berprinsip dan jujur harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi. Hal ini hanya bisa dicapai melalui kombinasi pendidikan formal, pola asuh keluarga, dan lingkungan sosial yang mendukung. Anak-anak perlu dibiasakan dengan nilai-nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Pendidikan agama yang tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga nilai-nilai etis, dapat menjadi instrumen yang kuat untuk membentuk karakter yang kokoh. Generasi yang memiliki prinsip dan kejujuran tidak hanya menjadi penonton dalam upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi pelaku perubahan.
Keenam, Pemberantasan korupsi: Pentingnya keteladanan, artinya eteladanan adalah kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi. Pemimpin yang bersih dan berintegritas memiliki pengaruh besar untuk membangun budaya anti-korupsi. Sayangnya, di banyak kasus, krisis keteladanan sering kali menjadi penyebab utama merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perspektif agama, keteladanan adalah inti dari dakwah, di mana pesan moral hanya bisa diterima jika disertai dengan contoh nyata. Oleh karena itu, tokoh agama, pemimpin politik, dan birokrat harus menunjukkan komitmen yang tegas terhadap integritas. Keteladanan bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika keteladanan menjadi arus utama, maka masyarakat akan lebih mudah menjadikan nilai-nilai anti-korupsi sebagai bagian dari budaya kolektif.
Berbagai pendekatan dalam memaknai gagasan-gagasan ini menuntut sinergi antara pendidikan, hukum, budaya, dan agama. Pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga membangun sistem sosial yang menanamkan nilai-nilai luhur di setiap lini kehidupan. Gagasan Prof. Nasaruddin Umar membuka peluang besar untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan, dengan Kementerian Agama sebagai pelopor sekaligus model bagi institusi lainnya. Dengan semangat kebersamaan dan keberanian untuk berubah, korupsi tidak lagi menjadi bagian dari wajah bangsa ini.
Penulis: Andy – Dosen IAIN Ternate, Awardee BIB-LPDP Program Doktor UIN Alauddin Makassar
