HARIANSULSEL.COM, Makassar – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga berperan dalam dinamika sosial dan politik.
Sejak berdirinya pada tahun 1926, NU telah menjadi wadah pembelajaran nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan komitmen kebangsaan.
Salah satu aspek penting yang jarang lepas dari perjalanan NU adalah keterlibatannya dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Istilah “Madrasah Demokrasi” sering digunakan untuk menggambarkan NU sebagai tempat belajar nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebersamaan. Dalam konteks ini, politik dilihat bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat atau “password” untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), NU menempatkan politik sebagai bagian dari perjuangan moral untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
NU sebagai Madrasah Demokrasi
Sebagai organisasi yang berakar pada tradisi Islam moderat, NU telah lama mengajarkan nilai-nilai demokrasi kepada umatnya.
Dalam ajaran Aswaja, konsep tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleran) menjadi prinsip utama yang juga relevan dalam kehidupan politik.
Madrasah demokrasi NU terlihat dalam kemampuan organisasi ini merangkul keberagaman, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Misalnya, NU memiliki tradisi musyawarah yang kuat dalam mengambil keputusan. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan.
Lebih dari itu, NU juga mengajarkan bahwa politik harus memiliki dimensi moral. Dalam pandangan NU, politik yang baik adalah politik yang didasarkan pada prinsip maslahat (kebaikan umum) dan keadilan. Dengan kata lain, politik bukanlah arena untuk mengejar kekuasaan semata, melainkan sarana untuk memperjuangkan kepentingan umat.
Politik sebagai Password untuk Kemaslahatan Umat
Dalam pandangan NU, politik adalah alat untuk mencapai kemaslahatan, bukan tujuan akhir. Ini berarti bahwa keterlibatan dalam politik harus didasarkan pada niat untuk melayani masyarakat dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan.
Saat NU mengeluarkan Resolusi Jihad pada tahun 1945, itu bukan sekadar aksi politik, melainkan panggilan moral untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam konteks modern, keterlibatan NU dalam politik sering kali diarahkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Perjalanan NU dalam politik Indonesia penuh dengan dinamika. Pada masa Orde Lama, NU sempat menjadi partai politik yang memiliki pengaruh besar. Namun, pada era Orde Baru, NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926, yakni kembali fokus pada dakwah dan pendidikan, tanpa terlibat langsung dalam politik praktis.
Meskipun demikian, NU tetap berperan penting sebagai kekuatan moral dalam politik Indonesia. Banyak tokoh NU yang terlibat dalam pemerintahan atau partai politik, tetapi mereka selalu membawa misi untuk memperjuangkan kemaslahatan umat.
Di era globalisasi dan demokrasi modern, NU menghadapi tantangan baru dalam dunia politik. Politisasi agama, polarisasi sosial, dan penyebaran hoaks adalah beberapa isu yang sering kali mengancam harmoni masyarakat.
Dalam situasi ini, NU memiliki peran penting untuk menjadi penengah dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Misalnya, NU secara konsisten menyerukan pentingnya persatuan dan menolak politisasi agama yang dapat memecah belah umat. NU juga aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada umat agar mereka dapat berpartisipasi dalam demokrasi dengan bijak dan bertanggung jawab.
Peran NU dalam Membangun Politik Bermoral
NU telah lama dikenal sebagai organisasi yang mengedepankan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal. Dalam konteks politik, NU juga memberikan pendidikan politik kepada umat melalui forum-forum seperti halaqah, bahtsul masail, atau pengajian.
Pendidikan politik ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam demokrasi, tetapi juga untuk membangun kesadaran tentang pentingnya politik yang bermoral. Dengan pendidikan ini, NU berharap umat dapat memahami bahwa politik bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab untuk memperjuangkan kebaikan bersama.
NU juga mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam politik, baik melalui pemilihan umum maupun keterlibatan dalam partai politik. Namun, partisipasi ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Sebagai contoh, NU sering kali mengingatkan umatnya untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kemaslahatan umat.
Dengan pendekatan ini, NU tidak hanya berperan sebagai penonton dalam politik, tetapi juga sebagai kekuatan yang memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan demokrasi.
Di tengah polarisasi politik yang sering kali terjadi, NU memiliki peran penting sebagai penjaga keseimbangan. Dengan pendekatan yang inklusif dan moderat, NU mampu merangkul semua golongan dan menjadi penengah dalam konflik politik.
Dalam berbagai momen krisis politik, NU sering kali tampil sebagai suara moral yang menyerukan pentingnya persatuan dan rekonsiliasi. Sikap ini mencerminkan komitmen NU untuk menjadikan politik sebagai sarana untuk membangun, bukan menghancurkan.
Ke depan, NU menghadapi sejumlah tantangan dalam perannya sebagai madrasah demokrasi. Adapun tantangan kedepan, NU harus terus menjaga agar agama tidak dijadikan alat untuk kepentingan politik sempit. NU perlu memanfaatkan teknologi untuk memberikan pendidikan politik yang lebih luas dan efektif kepada umat.
NU perlu terus mencetak kader-kader yang memiliki integritas tinggi untuk berkontribusi dalam politik. NU sebagai madrasah demokrasi memiliki peran penting dalam membangun politik yang bermoral dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja, NU mampu menjadikan politik sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menghadapi tantangan ke depan, NU perlu terus mengembangkan pendidikan politik berbasis nilai-nilai keislaman, mendorong partisipasi politik yang konstruktif, dan menjaga keseimbangan di tengah polarisasi politik. Dengan langkah-langkah ini, NU tidak hanya akan tetap relevan dalam dunia politik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.
Pada akhirnya, politik bukanlah tujuan, tetapi jalan menuju kemaslahatan umat. Dan dalam perjalanan ini, NU akan terus menjadi penjaga moral yang membawa harapan bagi masa depan Indonesia.
Penulis: Zaenuddin Endy – Aktivis Penggerak NU Sulsel, Direktur Pangadereng Institute (PADI)
