HARIANSULSEL.COM, Makassar – Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Sebuah sistem pendidikan yang berkualitas tidak hanya mencetak individu yang terampil, tetapi juga melahirkan generasi yang kritis, berintegritas, dan berdaya saing global. Oleh karena itu, harapan besar selalu disematkan kepada setiap pemimpin baru untuk memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, bukan sekadar berfokus pada pencapaian angka-angka statistik yang seringkali bersifat superfisial.
Selama ini, orientasi kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali diarahkan pada pencapaian target kuantitatif, seperti angka partisipasi sekolah, nilai rata-rata ujian, atau indeks tertentu yang terlihat baik di atas kertas. Meskipun angka-angka tersebut penting untuk memantau perkembangan, terlalu sering kebijakan menjadi dangkal karena berpusat pada pencapaian target statistik tanpa mempertimbangkan kualitas sebenarnya.
Misalnya, keberhasilan pendidikan seringkali dinilai dari tingkat kelulusan atau nilai ujian nasional. Padahal, angka-angka tersebut belum tentu mencerminkan pemahaman mendalam siswa terhadap materi pelajaran, apalagi kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Di lapangan, banyak siswa yang dipaksa memenuhi standar nilai tertentu dengan cara yang kurang mendidik, seperti drilling soal ujian, sementara aspek pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan praktis sering diabaikan.
Pemimpin baru yang akan dihasilkan pemilu serentak 2024 harus menyadari bahwa pendidikan bukan sekadar tentang bagaimana sebuah negara atau daerah yang ia pimpin terlihat baik di mata dunia melalui statistik. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan pendekatan holistik dan keberpihakan nyata pada peningkatan kualitas.
Salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah memperhatikan kesejahteraan dan kompetensi guru dan dosen. Guru dan dosen adalah ujung tombak pendidikan. Mereka yang berinteraksi langsung dengan siswa setiap hari, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai penting dalam kehidupan mereka. Namun, realitas yang dihadapi para guru dan dosen di Indonesia masih jauh dari ideal. Banyak guru honorer dan dosen swasta yang menerima gaji jauh di bawah standar hidup layak, sementara tuntutan pekerjaan mereka terus meningkat.
Pemimpin baru harus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, bukan hanya dalam bentuk kenaikan gaji, tetapi juga melalui pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Kebijakan seperti sertifikasi guru dan dosen harus dievaluasi kembali agar benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi syarat administratif.
Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung guru dan dosen dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik. Beban administratif yang berlebihan harus dikurangi, sehingga guru dan dosen dapat lebih fokus pada proses pembelajaran di kelas. Pemimpin baru hasil pemilu serentak 2024 harus mampu menjadikan profesi guru dan dosen sebagai profesi yang dihormati, dihargai, dan diidamkan.
Harapan lainnya adalah keberpihakan pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dunia saat ini berubah dengan sangat cepat, didorong oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Pemimpin baru harus memastikan bahwa sistem pendidikan kita mampu mengikuti perubahan tersebut, tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai lokal yang penting.
Kurikulum yang terlalu padat dan kaku sering kali membebani siswa, mahasiswa, guru dan dosen, sehingga menghambat proses belajar yang sebenarnya. Pemimpin baru diharapkan dapat merancang kurikulum yang lebih fleksibel, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.
Selain itu, kurikulum harus memberikan ruang bagi pengembangan minat dan bakat siswa. Pendidikan tidak boleh hanya melahirkan individu yang seragam, tetapi harus mampu menghargai keberagaman potensi setiap siswa. Pendekatan yang lebih personal dalam pembelajaran dapat menjadi solusi untuk mencapai hal ini.
Masalah pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari persoalan kesenjangan. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi tantangan besar. Fasilitas sekolah yang minim, kekurangan guru dan dosen, hingga akses internet yang buruk menjadi kendala utama.
Pemimpin baru diharapkan memiliki keberpihakan yang nyata terhadap wilayah-wilayah tertinggal ini. Pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas, sehingga semua anak di Indonesia, tanpa terkecuali, dapat menikmati pendidikan yang bermutu. Selain itu, program digitalisasi pendidikan yang sedang digalakkan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di daerah terpencil, agar tidak semakin memperlebar kesenjangan.
Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial, pendidikan harus menjadi benteng dalam membangun karakter bangsa. Pemimpin baru perlu memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.
Nilai-nilai seperti integritas, empati, toleransi, dan cinta lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Hal ini penting agar generasi mendatang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan tanggung jawab sosial.
Selanjutnya sebagai penutup melalui kepemimpinan Prabowo dan Gibrang memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan nyata dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, perubahan tersebut hanya akan terjadi jika ada keberpihakan yang tegas pada pendidikan berkualitas. Pemimpin harus berani keluar dari jebakan orientasi angka dan fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar berdampak pada kualitas pendidikan.
Harapan terbesar adalah terciptanya sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak individu-individu unggul, tetapi juga melahirkan generasi yang mampu membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Pendidikan berkualitas adalah hak setiap anak bangsa, dan tugas pemimpin baru adalah memastikan hak tersebut terpenuhi. Keberhasilan mereka tidak akan diukur dari angka statistik semata, tetapi dari bagaimana pendidikan mampu mengubah kehidupan masyarakat secara nyata.
Penulis: Andy – Awardee BIB-LPDP Program Doktor UIN Alauddin Makassar
