HARIANSULSEL.COM, Makassar – Tata kelola kebijakan politik di Indonesia merupakan cerminan dinamika pemerintahan yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan kondisi sosial-politik. Sebagai negara demokrasi dengan sistem presidensial, Indonesia memiliki mekanisme yang kompleks dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun, proses tersebut tidak selalu berjalan stabil dan konsisten, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.
Sejak era reformasi, tata kelola kebijakan politik di Indonesia mengalami perubahan besar. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah meningkatnya keterbukaan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kebebasan pers, keterlibatan masyarakat sipil, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi menjadi tanda transformasi penting dari sistem politik yang sebelumnya sentralistik pada masa Orde Baru.
Namun, di balik perkembangan tersebut, kebijakan politik di Indonesia kerap mengalami perubahan arah yang tidak konsisten. Pergantian pemerintahan sering kali membawa pergeseran kebijakan yang drastis, terutama dalam bidang ekonomi, hukum, dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan politik di Indonesia masih rentan terhadap pengaruh pergantian kekuasaan.
Perubahan kebijakan politik yang fluktuatif juga dapat terlihat dari kebijakan desentralisasi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah. Meski pada awalnya dianggap sebagai langkah maju dalam demokratisasi, implementasi desentralisasi sering kali diwarnai masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu, tata kelola politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh kekuatan partai politik yang memiliki peran besar dalam pengambilan kebijakan. Koalisi antarpartai sering kali menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Namun, dinamika koalisi ini tidak selalu stabil. Pergeseran koalisi politik di parlemen dapat menghambat implementasi kebijakan yang telah dirancang sebelumnya.
Fenomena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dan parlemen turut memperlihatkan bagaimana tata kelola kebijakan politik di Indonesia tidak jarang menemui jalan buntu. Proses legislasi yang lambat, veto politik, hingga kompromi yang bersifat pragmatis sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
Kebijakan politik yang berubah-ubah juga dapat dilihat dalam sektor ekonomi. Setiap pemerintahan cenderung memiliki prioritas ekonomi yang berbeda, mulai dari pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hingga penguatan sektor UMKM. Pergeseran kebijakan ekonomi ini sering kali menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.
Dalam bidang hukum, tata kelola kebijakan politik di Indonesia juga menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Revisi undang-undang yang kontroversial, perdebatan terkait peran lembaga penegak hukum, serta isu-isu terkait kebebasan berpendapat mencerminkan betapa kebijakan politik di bidang hukum masih sering berubah mengikuti tekanan politik dan kepentingan elit.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pergeseran kebijakan juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kebijakan yang dianggap berhasil sering kali diubah atau bahkan dihentikan karena pergantian pemimpin atau perubahan arah politik nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas kebijakan belum sepenuhnya menjadi budaya dalam tata kelola politik Indonesia.
Tidak hanya pada tingkat nasional, dinamika tata kelola kebijakan politik juga terlihat di tingkat daerah. Pemerintah daerah sering kali menghadapi tekanan politik lokal yang menyebabkan kebijakan mereka tidak konsisten atau berubah-ubah. Faktor kepentingan politik lokal dan hubungan dengan pemerintah pusat turut mempengaruhi stabilitas kebijakan di daerah.
Selain faktor internal, tata kelola kebijakan politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dinamika politik global, tekanan ekonomi internasional, serta isu-isu regional seperti keamanan dan perdagangan turut mempengaruhi kebijakan politik Indonesia. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara menjaga kedaulatan nasional dan memenuhi tuntutan global.
Salah satu tantangan besar dalam tata kelola kebijakan politik di Indonesia adalah adanya ketidakseimbangan antara perencanaan dan implementasi. Banyak kebijakan yang dirancang dengan baik namun gagal diimplementasikan secara efektif karena kurangnya koordinasi antarinstansi, anggaran yang tidak memadai, atau hambatan politik.
Tata kelola kebijakan politik yang berubah-ubah ini tidak jarang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Ketidakpastian kebijakan dapat menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, serta memperburuk kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan kebijakan yang lebih stabil, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Meski demikian, terdapat upaya untuk memperbaiki tata kelola kebijakan politik di Indonesia. Peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan sistem check and balance, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Tantangan besar lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola kebijakan yang mampu bertahan di tengah perubahan politik. Stabilitas kebijakan tidak berarti menghilangkan dinamika politik, tetapi memastikan bahwa perubahan kebijakan tetap berada dalam koridor yang jelas dan tidak merugikan kepentingan publik.
Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, —baik pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, maupun lembaga penegak hukum—Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki tata kelola kebijakan politiknya. Konsistensi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berlandaskan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas.
Penting juga untuk menumbuhkan budaya politik yang lebih matang, di mana perbedaan kepentingan tidak lagi menjadi alasan terjadinya perubahan kebijakan yang tidak terarah. Proses demokrasi yang sehat perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar melalui pertimbangan matang dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan politik jangka pendek.
Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat fungsi perencanaan jangka panjang. Pemerintah perlu mengadopsi mekanisme perencanaan yang tidak terikat pada masa jabatan tertentu, tetapi lebih kepada rencana strategis yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pergantian pemerintahan tidak akan secara drastis mengubah arah kebijakan.
Partisipasi masyarakat juga harus terus ditingkatkan dalam proses perumusan kebijakan politik. Masyarakat yang terlibat aktif akan mampu memberikan masukan yang relevan dan menjaga agar kebijakan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan publik.
Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan politik menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola kebijakan yang akuntabel. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memantau dan mengawal kebijakan yang sedang maupun akan diimplementasikan.
Terakhir, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang harmonis dan konsisten. Hubungan yang baik dan koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal tanpa adanya hambatan politik yang merugikan masyarakat.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan tata kelola kebijakan politik di Indonesia dapat menjadi lebih stabil, konsisten, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Perubahan yang dinamis memang tak terhindarkan dalam politik, tetapi perubahan tersebut harus tetap berada dalam kerangka yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.
Penulis: Zaenuddin Endy – Pemerhati Isu Sosial, Budaya, dan Politik
