HARIANSULSEL.COM, Makassar – Tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana (Unud) Bali, mengguncang hati nurani kita sebagai bangsa. Di kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi intelektualitas dan kemanusiaan, Timothy ditemukan meninggal dunia pada 15 Oktober 2025. Tak lama setelah kabar duka itu, muncul tangkapan layar percakapan mahasiswa yang berisi ejekan terhadap almarhum. Dunia akademik yang diharapkan penuh solidaritas justru menampilkan wajah getir: tempat di mana empati melemah dan kepekaan sosial memudar.
Kisah ini bukan sekadar duka seorang mahasiswa, tetapi potret sosial dari pergeseran nilai dan perubahan budaya masyarakat kita. Dalam satu dekade terakhir, kehidupan sosial Indonesia bergerak cepat menuju dunia digital, kompetitif, dan serba citra. Media sosial menjadi panggung eksistensi; kesempurnaan menjadi ukuran nilai diri. Akibatnya, ruang empati makin sempit, dan penghormatan terhadap perbedaan makin rapuh. Candaan sering melampaui batas, dan penghinaan kerap dibungkus dalam nama “kebebasan berekspresi”.
Perundungan atau bullying kini tidak hanya terjadi di lorong sekolah atau asrama kampus, tetapi juga di ruang-ruang virtual yang sulit dikendalikan. Kata-kata bisa menjadi senjata yang melukai lebih dalam dari kekerasan fisik. Di banyak kampus, budaya senioritas, kompetisi sosial, hingga tekanan akademik menjadi pupuk subur bagi tumbuhnya perilaku intimidatif.
Data memperkuat keprihatinan ini. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan selama tahun 2024, dan 31 persen di antaranya adalah perundungan. Di perguruan tinggi, Kementerian Kesehatan menerima 2.920 aduan dari mahasiswa program dokter spesialis (PPDS) hingga Agustus 2025, dan 25 persen di antaranya terkait bullying. Di jenjang sekolah, riset nasional menunjukkan hampir 15 persen pelajar Indonesia mengalami perundungan — baik fisik, verbal, maupun digital. Angka-angka ini hanyalah puncak gunung es; di baliknya, banyak korban memilih diam karena takut atau tidak percaya diri melapor.
Fenomena ini memperlihatkan perubahan sosial yang paradoksal: kita hidup di era yang saling terhubung secara digital, namun kian terputus secara emosional. Masyarakat semakin terpolarisasi, mudah tersinggung, dan kehilangan kemampuan mendengar. Anak muda tumbuh dalam tekanan sosial untuk selalu tampil sempurna, sementara kegagalan atau kelemahan menjadi bahan olok-olok. Dalam suasana seperti itu, kampus dan sekolah seharusnya menjadi tempat penyembuhan sosial — bukan justru memperparah luka batin.
Kampus dan sekolah harus mengambil peran utama dalam pencegahan bullying. Pertama, institusi pendidikan harus memiliki kebijakan anti-bullying yang tegas dan terukur. Tidak cukup dengan imbauan moral; perlu sistem pelaporan yang aman, independen, dan melindungi korban dari intimidasi lanjutan. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara profesional, bukan sekadar dinetralisir demi menjaga citra lembaga.
Kedua, kampus dan sekolah perlu membentuk satuan tugas (satgas) anti-kekerasan dan anti-perundungan yang beranggotakan unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan konselor profesional. Satgas ini bukan hanya reaktif saat ada kasus, tetapi proaktif membangun budaya empati melalui diskusi, pelatihan, dan literasi etika digital.
Ketiga, hadirkan layanan konseling psikologis yang mudah diakses dan bebas stigma. Banyak mahasiswa dan siswa menahan beban mental karena takut dianggap lemah. Padahal, mendengar dan mendampingi bisa menjadi penyelamat nyawa. Kampus dan sekolah sebaiknya menggandeng psikolog, lembaga sosial, dan bahkan tokoh agama untuk memberikan ruang konsultasi yang manusiawi.
Keempat, pendidikan karakter harus kembali menjadi napas utama sistem pendidikan kita. Di sekolah, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk watak. Nilai empati, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap perbedaan harus dihidupkan dalam setiap interaksi, bukan sekadar dihafal dalam pelajaran PPKn.
Kelima, keluarga harus menjadi benteng pertama pencegahan. Orang tua perlu membangun komunikasi dua arah dengan anak-anak mereka, bukan sekadar menuntut prestasi. Anak harus merasa bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita tanpa dihakimi. Orang tua juga perlu memantau aktivitas digital anak, memahami tekanan sosial yang mereka hadapi, dan menanamkan nilai hormat serta kasih sayang sejak dini.
Namun pencegahan tidak akan berhasil tanpa perubahan budaya sosial yang lebih luas. Kita harus membangun masyarakat yang menghargai proses, bukan sekadar hasil; yang menilai manusia dari kejujuran dan empatinya, bukan dari citra atau popularitasnya. Dunia digital harus menjadi sarana membangun solidaritas, bukan ladang perundungan. Kampus dan sekolah bisa menjadi pionir gerakan sosial ini dengan menanamkan etika digital sebagai bagian dari pendidikan moral modern.
Tragedi Timothy seharusnya menjadi panggilan moral bagi kita semua. Ia bukan hanya cerita pilu tentang seorang mahasiswa, tetapi cermin tentang betapa rentannya jiwa muda di tengah kerasnya perubahan sosial. Jika kampus dan sekolah gagal menjadi tempat yang aman, maka kita sedang menyiapkan generasi cerdas secara akademik tetapi rapuh secara batin.
Bullying tidak bisa diberantas dengan pidato atau sanksi administratif semata. Ia hanya bisa dihentikan dengan gerakan moral kolektif: membangun budaya empati, memperkuat solidaritas sosial, dan menghadirkan kembali hati nurani dalam ruang pendidikan. Pendidikan sejati bukan hanya soal menguasai ilmu, tetapi juga tentang bagaimana kita saling menjaga agar tidak ada lagi suara yang terkubur dalam sunyi seperti Timothy.
Penulis: Rizal Syarifuddin – Dosen Fakultas Teknik, Universitas Islam Makassar
