HARIANSULSEL.COM, Makassar — Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Menag menekankan pentingnya MTQ Korpri tidak hanya sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun karakter dan etika aparatur sipil negara (ASN).
“MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata, tapi juga sarana menguatkan watak dan etika ASN,” ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026).
Nasaruddin menjelaskan bahwa substansi utama MTQ Korpri adalah menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan dalam membentuk karakter aparatur negara. Menurutnya, proses spiritual seorang ASN semestinya tidak berhenti pada aktivitas membaca Al-Qur’an, tetapi berlanjut pada pemahaman, penghayatan, hingga diwujudkan dalam bentuk pengabdian dan pelaksanaan tugas secara nyata.
Ia juga menempatkan ajaran Al-Qur’an sebagai salah satu pijakan penting dalam membangun etika birokrasi. Salah satu prinsip yang disorot adalah kandungan Surat An-Nisa ayat 58 yang mengajarkan pentingnya menunaikan amanah kepada pihak yang berhak serta menetapkan keputusan secara adil.
“Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara,” katanya.
Menurut Menag, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik membuat ASN memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan kepercayaan publik kepada negara. Sikap sederhana seperti memberikan pelayanan dengan ramah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, perlakuan diskriminatif maupun penyalahgunaan kewenangan berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, Nasaruddin menekankan perlunya nilai-nilai Qur’ani tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku ASN dalam menjalankan seluruh aktivitas kedinasan.
Internalisasi nilai tersebut, lanjutnya, perlu tercermin dalam berbagai aspek pekerjaan birokrasi, mulai dari cara aparatur berinteraksi dengan masyarakat, perencanaan dan pengelolaan anggaran, proses pengambilan keputusan, hingga pemanfaatan berbagai fasilitas milik negara.
Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat melahirkan birokrasi yang memiliki kemampuan profesional sekaligus karakter moral yang kuat. ASN juga diharapkan memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap persoalan sosial, sehingga pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi bentuk pelaksanaan amanah negara sekaligus mencerminkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. (and/hs)
