Dokumen Pemakzulan Presiden Gus Dur: AR sebagai Operator Lapangan

0
77

HARIANSULSEL.COM, Makassar – Sejak ulasan saya di twitter tentang penjatuhan Gus Dur kemudian dimuat NU Online pada 23 Juli lalu, banyak yang menanyakan rinci masing-masing peran tokoh tersebut. Kali ini, saya akan membahas peranan penting AR dalam proses pemakzulan Presiden ke-4 Republik Indonesia.

Gus Dur dalam sebuah acara talkshow di salah satu stasiun TV menyatakan bahwa AR adalah tokoh kunci dalam proses menggulingkan dirinya dari kursi presiden. Akan tetapi, kalau dari dokumen yang saya dapat digambarkan bahwa AR hanyalah aktor lapangan saja.

Mari kita runut dari awal, berdasarkan dokumen yang saya kumpulkan. AR dan FB ini lahir dari “rahim” yang sama. Meski menjelang reformasi, AR mengkritik pemerintah cukup keras. Ia pernah menjabat sebagai pejabat organisasi Islam yang didukung oleh Suharto pada akhir 1990.

Tak hanya itu, FB menyatakan, “Kami (FB dan AR) sama-sama HMI dan sama-sama dari Yogyakarta.” Itu bisa menjadi pengikat keduanya. Makanya, meski sikap AR kritis pada Soeharto dan mendirikan partai, FB bisa masuk partainya AR.

Ketika pemilu berlangsung, terutama menjelang pemilihan presiden. FB mengaku bahwa ia yang mengumpulkan suara umat Islam, baik dari yang moderat maupun konservatif. “Loh rapatnya itu kan di rumah saya. Titik kumpulnya di rumah ini,” katanya kepada saya pada Januari 2019 lalu.

Sementara itu, AR sudah terpilih menjadi Ketua MPR. Pada suatu malam, AR diundang ke rumah BHJ. Di sana berkumpul petinggi Golkar, militer, dan pimpinan partai Islam—tanpa PKB dan PDIP. Dari pertemuan ini, saya dapat membayangkan kedekatan mereka.

AR menceritakan kepada saya, mereka semua mendukung AR untuk menjadi presiden. “Kalkulasi saya, kalau saya maju ya pasti menang. Tapi saya sudah punya kesepakatan dengan poros tengah,” kata AR di rumahnya, bilangan Gandaria. “Toh, posisi MPR lebih strategis. Karena saat itu kan MPR lembaga tertinggi negara, jadi lebih tinggi dari presiden,” sambung AR kepada saya.

Seketika, saya mulai paham kenapa ia lebih memilih Ketua MPR, daripada menjadi presiden—meskipun di dukung suara mayoritas di parlemen. Bagi saya, alasan kesepakatan dengan poros tengah hanya klise.

Saat Gus Dur menjadi presiden, AR melobi Gus Dur meminta jatah menteri keuangan untuk FB. Namun, AR membantah pernyataan yang saya dapat dari seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya. AR semakin keras mengkritik Gus Dur pada medio Oktober—September 2001. Dalam beberapa media, pernyataannya menjadi halaman utama.

Ia bilang, menyesal dan meminta maaf sudah pernah mendukung Gus Dur jadi Presiden. Tugas AR, dalam dokumen yang saya miliki itu mengorganisasikan kelompok Islam. Seperti yang ia lakukan dengan FB pada pemilu 1999 lalu.

Makanya dalam setiap aksi berbau agama, AR akan selalu ada. Mulai aksi sejuta umat Islam awal Januari 2000 dan juga demontrasi konflik Ambon—konflik yang muncul ke permukaan adalah konflik agama. Sedangkan FB, lebih bermain taktis dalam pengerahan massa ormas Islam dan mahasiswa. Seperti yang tertulis dalam dokumen:

Memobilisasi gerakan FPI untuk melakukan sweeping malam dengan target memancing kerusuhan meluas. Sementara tugas utama para perwira tinggi aktif untuk melakukan anektasi, pembelahan dan pendiskriditan terhadap militer profesional dan anti dwi fungsi.

Tanggal 11 Mei 2000 di kamar 202 Hotel Borobudur. Rapat dihadiri DS, ZM, FB, UK, HA, BS, AD, dan beberapa aktivis muda lainnya dari kelompok Hammas. Pokok bahasan: melakukan penetrasi dan provokasi kembali pada gerakan mahasiswa dalam peringatan 12 Mei dan aksi di Jalan Cendana, lontarkan gosip yang bisa menyebarkan di beberapa aktivis mahasiswa, suplay senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku. 

Selain itu, lakukan benturan dan kontak senjata kepada komando jihad yang berangkat ke Maluku, lakukan benturan dan kontak senjata antar pihak sipil, antara militer dan polisi, agar kondisinya terus mencekam, dukung semua kekuatan yang berupaya melakukan disintegrasi bangsa dan ciptakan kerusuhan mulai dari Irian sampai Aceh.

Baca juga: Pemakzulan Presiden Gus Dur: Skenario Elite Politik

Tanggal 31 Mei 2000 di kamar 406 Sahid Hotel. Pokok bahasan: tentang situasi politik yang memanas yang ditandai dengan diangkatnya Kasus Bulog dan Skandal Brunei. DS memberikan bantuan kepada S  dan R untuk melakukan penetrasi ke pers dalam rangka semakin menggencarkan opini sehingga terjadi bentrokan dalam kubu pendukung Gus Dur.

Kemudian menyiapkan teror dan bom di berbagai kota, khususnya di Jakarta. Mendorong pihak FPI dan Laskar Jihad untuk melakukan tindakan razia maksiat di ibu kota, seolah-olah dekat pendukung Gus Dur sehingga mereka lengah.

Tanggal 29 Juli 2000 di Cilangkap. Rapat dihadiri DS, SS, HS, FB, ES, HRZ, HS, ES, BS, dan S. Pokok bahasan: anggota dewan dikondisikan untuk mempertajam hak angket sehingga dapat membangun komitmen berikutnya pada Sidang Umum Tahunan yakni Sidang Istimewa menggusur Gus Dur. Konsolidasi kesepakatan Fraksi TNI/Polri, Golkar, PDIP, dan Poros Tengah.

Kelompok W dan HBJH akan memberikan informasi yang menyesatkan Gus Dur sehingga Gus Dur salah langkah, misalnya soal keamanan, intelijen, dan stabilitas politik, membuat opini dan menghantam kelompok kanan yang seolah-olah dilakukan oleh Gus Dur.

Titik gerakan dan eskalasi antara lain di Blok M, Hotel Indonesia, LBH, Cendana, Matraman, Manggarai, Senen, Tanjung Priok, Kota, DPR/MPR, Monas (Istana), Senayan, dan BI.

Juga peladakan bom waktu dengan sasaran Hotel Indonesia, BEJ, Blok M, Kejaksaan, Gereja Kathedral, Bina Graha, Stasiun Gambir, Atmajaya, Trisakti, Sarinah, Kedubes AS, Kedubes Australia, Kedubes Malaysia, dan gedung sekitar Monas. Standar bom milik AD.

Sejumlah provokator disiapkan membawa bom molotov untuk membakar gedung-gedung di sekitar Jakarta. Daerah yang disiapkan untuk meletus kerusuhan yaitu Ujung Pandang, Purwokerto, Pekalongan, Cianjur, Surabaya, Ambon, Tasikmalaya, Garut, Medan, Palembang, Lampung, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Semarang.

Tak hanya di luar parlemen, penggalangan massa ormas Islam juga digerakan oleh partai melalui organisasi sayapnya. PK menggalang KAMMI digalang HNW, PAN menggerakan massanya dipimpin oleh PA, dan massa PBB diinisiasi oleh HZ. 

Selain itu, dalam dokumen lain juga disebutkan bagaimana publik akan dibuat bingung dalam kasus Ajinomoto. Operator penggalangan isunya adalah DS di lembaga halal. DS ini pernah jadi anggota Golkar juga. Menjelang berakhirnya Gus Dur, AR dan FB aktif berkomunikasi dengan Kapolri B dan Kapolda SJ. Bahkan, jaringan itu terus mereka bangun setidaknya sampai pemilu 2019.  

Penulis: Virdika Rizky Utama adalah jurnalis. Saat ini menjadi peneliti di  Narasi.TV.Artikel ini pertama kali terbit di NU Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here