HARIANSULSEL.COM, Makassar – Upaya memperkuat integritas demokrasi dan membangun kesadaran pengawasan pemilu di kalangan akademisi terus diperkuat melalui kolaborasi antara dunia kampus dan lembaga pengawas pemilu. Fakultas Hukum Universitas Bosowa bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menggelar agenda Visitasi dan Ngabuburit Pengawasan yang dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) sebagai bentuk penguatan kemitraan kelembagaan, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu” dengan subtema “Menajamkan Spiritualitas Pengawasan melalui Refleksi dan Evaluasi untuk Pemilihan yang Bermartabat” ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan civitas akademika, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat peran institusi pendidikan sebagai ruang netral yang mampu mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki integritas serta kesadaran terhadap pentingnya pengawasan pemilu.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Prof. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H., menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilu merupakan langkah strategis untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sehat di lingkungan akademik.
“Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai institusi yang menjunjung tinggi netralitas dalam proses demokrasi. Melalui kolaborasi dengan Bawaslu, kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami aspek hukum pemilu secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran kritis dan integritas dalam menjaga kualitas demokrasi,” ujar Prof. Yulia.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini berlaku selama tiga tahun sejak penandatanganan dan mencakup berbagai ruang kolaborasi strategis, mulai dari program magang mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, hingga kuliah tamu dari praktisi Bawaslu yang dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang sinergi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dalam kurikulum Program Studi Hukum Universitas Bosowa terdapat mata kuliah Hukum Pemilu, yang ke depan dapat melibatkan pihak Bawaslu sebagai dosen praktisi guna memberikan perspektif langsung dari pengalaman lapangan.
Di sisi lain, Bawaslu memandang kegiatan ini sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu. Hal ini menjadi penting mengingat mahasiswa kerap berada dalam ruang sosial yang rentan dimobilisasi dalam kontestasi politik.
Melalui kegiatan visitasi dan dialog ini, diharapkan mahasiswa mampu memperkuat kesadaran kritis serta menjaga independensi sikap dalam proses demokrasi, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemilihan yang lebih bermartabat dan berintegritas di masa mendatang. (and/hs)
