HARIANSULSEL.COM, Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para tokoh lintas agama untuk terus memperkuat kerukunan dan memaknai ulang konsep toleransi beragama. Toleransi tidak lagi cukup dipahami sebatas kompromi atas perbedaan, tetapi perlu diarahkan pada penguatan dan pencarian persamaan antarumat.
Redefinisi ini dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat diplomasi religius (religious diplomacy) Indonesia yang berbasis hati nurani di tengah situasi global saat ini.
Hal tersebut menjadi bahasan bersama dalam Dialog Kerukunan Umat Beragama yang digelar Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri para pimpinan dan perwakilan enam agama di Indonesia. Pertemuan difokuskan sebagai wadah untuk mendengarkan langsung aspirasi, keluhan, dan masukan para tokoh agama guna memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa ke depan.
Menag menegaskan bahwa standar toleransi yang biasa tidak lagi memadai. Selama ini, toleransi kerap dipersepsikan secara pasif, seolah-olah mengandung unsur paksaan untuk menerima perbedaan yang belum tentu selaras dengan hati nurani.
Karena itu, menurut Menag, wilayah pergesekan akibat sekat perbedaan harus diperkecil dengan memperluas wilayah perjumpaan dan mencari persamaan substansial antar ajaran agama. Tradisi pengajaran agama yang terlalu menekankan perbedaan dinilai perlu diubah menuju pemahaman yang objektif bahwa ajaran moral, etika, dan kisah-kisah spiritual universal antar agama memiliki jauh lebih banyak titik temu.
“Kalau toleransi itu, kesannya, image-nya, kita seolah-olah ada unsur dipaksa untuk memberikan suatu pengakuan yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Sebetulnya, kalau kita mau jujur, wilayah toleransi semacam itu bisa diperkecil. Apa yang selama ini kita anggap berbeda, sesungguhnya jangan-jangan tidak berbeda, hanya persepsi kita yang terlalu membedakannya satu sama lain,” ujarnya, Senin (2/11/2026).
Gagasan itu, berangkat dari dinamika ketidakpastian dunia. Saat ini, kata Menag, banyak negara di Eropa hingga Afrika mengalami kemunduran ekonomi, inflasi yang membumbung tinggi, kelangkaan energi, hingga krisis. Sebaliknya, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6 persen, inflasi yang terkendali, serta cadangan pangan nasional yang mencukupi.
Menurut Menag, kemampuan Indonesia bertahan di tengah paceklik global tersebut tidak lepas dari kontribusi para pemimpin agama yang secara konsisten mampu menenangkan dan menertibkan umat di akar rumput.
Selain memperkuat kerukunan di dalam negeri, nilai-nilai persatuan antarumat beragama juga menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi religius di tingkat internasional.
“Pendekatan diplomasi formal melalui lembaga dunia seperti PBB kerap mengalami jalan buntu dalam meredam konflik global. Sebaliknya, diplomasi religius yang menyentuh hati nurani, humanity is only one, terbukti mampu membangun kesadaran kolektif kemanusiaan tanpa memandang sekat suku, ras, atau agama,” jelasnya.
Di samping krisis ekonomi dan geopolitik, Menag mengingatkan adanya tantangan besar pada masa depan, seperti disrupsi teknologi berupa kecerdasan buatan tingkat tinggi (artificial super intelligence) hingga persoalan moral generasi muda. Untuk menghadapinya, Kementerian Agama mendorong konsolidasi seluruh wadah ikatan cendekiawan lintas agama, mulai dari cendekiawan Muslim, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, hingga Khonghucu, untuk duduk bersama merumuskan strategi kebangsaan. Dengan kolaborasi lintas iman yang kuat, Indonesia optimistis mampu berdiri kokoh sebagai teladan kerukunan beragama bagi dunia.
Selanjutnya dialog dipandu Staf Ahli Menteri Agama Gugun Gumilar, diawali dengan penyampaian aspirasi dari para tokoh organisasi keagamaan. Kesempatan pertama diberikan kepada perwakilan umat Kristen dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
PGI mengapresiasi pembinaan kerukunan yang terus dijalankan Kementerian Agama. Lembaga tersebut menyoroti dua dimensi utama kerukunan, yakni interaksi nyata antarumat (tolerance in action) dan jaminan kebebasan beragama. PGI juga memaparkan sejumlah wujud toleransi konkret yang telah berjalan, seperti kerja sama lintas agama dalam Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia dan Aksi Iklim Lintas Iman.
“Di PGI, kami selalu melihat kerukunan itu dari dua aspek, dua dimensi. Yang pertama, aspek kerukunan di mana terjadi interaksi atau kerja sama antaragama. Jadi, bukan hanya tolerance discourse, melainkan juga tolerance in action,” ujar Pendeta Johan, perwakilan PGI.
Ia berharap PGI dan Kemenag dapat terus bersinergi dan berkoordinasi langsung apabila muncul persoalan kebebasan beribadah di lapangan.
Apresiasi senada disampaikan perwakilan umat Buddha dari Sangha Agung Indonesia. Menurut dia, umat Buddha di Indonesia merasa terlindungi serta aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Keharmonisan dan sinergi antarumat beragama juga dirasakan berjalan sangat baik hingga ke tingkat daerah, salah satunya di Provinsi Banten melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
“Pada intinya, kami di Indonesia sudah cukup merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah karena hampir setiap kegiatan yang kami lakukan selalu bisa berkolaborasi,” ungkapnya. Ia juga berkomitmen merenungkan dan menerapkan arahan Menteri Agama di tengah masyarakat Buddha.
Sementara itu, Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Letjen TNI (Purn) I Nyoman Cantias menilai Kementerian Agama berhasil menjadi jembatan komunikasi antarumat beragama di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya merawat persatuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan zaman yang berpotensi memicu gesekan. Ia juga menyampaikan terima kasih atas pendampingan Kemenag dalam pelaksanaan Mahasabha, forum lima tahunan PHDI.
“Jadi, kita patut berbangga bagaimana Bapak Menteri Agama ini membuat suatu jembatan, membangun komunikasi kepada kita semua dalam rangka terus meningkatkan kerukunan agama di Indonesia,” tutur I Nyoman.
Di akhir dialog, Sekretaris Jenderal Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Imam Pituduh menyoroti ancaman krisis multidimensi, mulai dari krisis politik, ekonomi, sosial, kultural, hingga ekologis, serta meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global yang berdampak langsung ke Tanah Air. Ia mengimbau para pemimpin agama untuk memperkuat doa dan menjaga kewaspadaan bersama dalam masa turbulensi ini.
“Mohon doanya. Kita semua, pemimpin agama, punya dua hal yang tidak boleh kita lepaskan, yaitu mengelola, menjaga, dan merawat aset. Pertama, aset spiritual, yaitu doa. Kedua, aset institusional,” tegasnya.
Imam mengingatkan agar empat aset bangsa, yakni spiritual, institusional, kultural, dan intelektual, terus dirawat agar nilai-nilai toleransi tidak tergerus oleh pergeseran zaman (shifting mode) pada generasi muda.
Menutup dialog sore itu, Gugun Gumilar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk selalu memprioritaskan kegiatan keagamaan serta membuka pintu komunikasi seluas-luasnya, tanpa sekat, antara umat dan pemerintah. (and/hs)
