HARIANULSEL.COM, Makassar – Calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, menegaskan pentingnya memperkuat kembali peran Nahdlatul Ulama sebagai masyarakat sipil keagamaan yang kritis, mandiri, dan berakar pada kekuatan jamaah. Menurutnya, NU harus mampu berjalan berdampingan dengan pemerintah tanpa kehilangan fungsi kontrol dan daya kritisnya.
Pandangan tersebut disampaikan Gus Rozin dalam silaturahim bersama jajaran PWNU dan PCNU dari tiga wilayah di kawasan Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, Jum’at (7/8/2026) malam di Hotel Gammara. PWNU Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah dalam silaturahim dan konsolidasi gagasan tersebut yang dihadiri jajaran PWNU, PCNU, serta para kiai dari kawasan Sulawesi. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog mengenai arah perjuangan NU memasuki abad kedua sekaligus menyerap gagasan dan aspirasi dari pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang.
Mewakili PWNU Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, Dr. KH. La Ode Arumahi, SH., MH., menyampaikan kegembiraannya atas kedatangan Gus Rozin beserta rombongan. Menurutnya, hal terpenting dari pertemuan tersebut adalah terbangunnya interaksi antara Gus Rozin dan para pengurus NU yang berbasis pada gagasan konstruktif bagi jam’iyyah. Ia berharap berbagai gagasan yang berkembang dalam forum tersebut dapat menjadi bekal dalam merumuskan arah perjuangan NU menjelang Muktamar.
Poros Tengah untuk Merawat Ukhuwah
Dalam paparannya, Gus Rozin menjelaskan perjalanan pengabdiannya di lingkungan NU yang dimulai dari struktur RMI PWNU Jawa Tengah setelah Muktamar PBNU 2010 di Makassar hingga saat ini dipercaya memimpin PWNU Jawa Tengah.
Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, tersebut mengatakan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU berangkat dari keinginan untuk mempertemukan berbagai pandangan di lingkungan NU. Menurutnya, perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dikelola secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan.
“Perbedaan pendapat di antara para kiai dan pengurus merupakan dinamika organisasi. Karena itu, kita perlu mencari jalan yang dapat mempertemukan berbagai pandangan agar ukhuwah Nahdliyah tetap terjaga,” ujar Gus Rozin. Ia menawarkan gagasan poros tengah sebagai salah satu ikhtiar untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU dan memperkuat kembali persatuan organisasi.
Menurut Ketua RMI PBNU periode 2015–2021 tersebut, pilihan itu memiliki konsekuensi bahwa gerakan yang dibangunnya tidak harus menjadi yang paling awal dalam kontestasi. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan proses menuju Muktamar tetap mengedepankan kepentingan jam’iyyah. “Langkah poros tengah ini untuk meredam polarisasi di tingkat elite NU agar tercipta islah dan eratnya kembali ukhuwah Nahdliyah,” tegas Gus Rozin.
NU Harus Tetap Menjadi Sahabat Pemerintah
Gus Rozin juga menegaskan pentingnya menjaga posisi NU sebagai masyarakat sipil keagamaan sekaligus sahabat pemerintah. Ia merujuk pada pandangan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang, menurut Gus Rozin, pernah menyatakan kegembiraannya ketika warga NU memberikan kritik kepada pemerintah, bahkan ketika Gus Dur sendiri menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Bagi Gus Rozin, pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial NU. “NU harus selalu menjalankan fungsinya sebagai civil society dan sahabat pemerintah,” tegas Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah itu.
Menurutnya, NU dapat berjalan berdampingan dengan pemerintah dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, tetapi tetap harus memiliki daya kritis. Fungsi kontrol terhadap pemerintah harus tetap dijalankan agar NU mampu menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus memberikan koreksi ketika diperlukan. Posisi tersebut, lanjutnya, menegaskan karakter NU sebagai masyarakat sipil keagamaan yang tumbuh dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan warga.
Pesantren sebagai Urat Nadi NU
Dalam forum tersebut, Gus Rozin juga memberikan perhatian besar terhadap penguatan pesantren. Menurutnya, pesantren merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan NU. Ia menggambarkan hubungan keduanya melalui ungkapan, “NU adalah pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil.” Karena itu, membangun pesantren pada hakikatnya merupakan bagian dari membangun NU. Sebaliknya, melemahkan pesantren berarti melemahkan salah satu urat nadi organisasi.
Gus Rozin juga menyoroti persoalan yang kerap muncul di lingkungan pesantren, terutama pada periode penerimaan santri baru sekitar Maret, April, Mei hingga pertengahan Juni. Menurutnya, momentum tersebut perlu menjadi perhatian serius NU untuk memperkuat tata kelola, perlindungan santri, serta pendampingan terhadap pesantren. “Selain pesantren, kaderisasi juga menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan NU,” ujarnya.
Menurut Gus Rozin, penguatan pesantren harus berjalan beriringan dengan penguatan kaderisasi. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga tempat tumbuhnya ulama dan kader kepemimpinan NU.
Kekuatan NU Berasal dari Jamaah
Gus Rozin selanjutnya menekankan pentingnya mengembalikan orientasi pengembangan organisasi kepada kekuatan jamaah. Menurutnya, karakter NU berbeda dengan organisasi yang terlebih dahulu membangun struktur jam’iyyah kemudian menghimpun jamaah. NU justru tumbuh dari keberadaan jamaah yang kemudian membangun jam’iyyah. “Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun,” kata Gus Rozin.
Karena itu, kekuatan organisasi harus tetap bertumpu pada potensi jamaah yang berada di akar rumput. Kemandirian NU, menurutnya, tidak cukup dibangun melalui penguatan struktur organisasi, tetapi harus ditopang oleh kemampuan jamaah untuk berpartisipasi, bergotong royong, dan membangun kekuatan ekonomi bersama.
Dalam konteks tersebut, penguatan PWNU dan PCNU menjadi penting. Gus Rozin menilai PWNU memiliki posisi strategis untuk mengorkestrasi PCNU karena pengurus wilayah lebih memahami persoalan konkret yang muncul di tingkat bawah. “PWNU harus bisa mengorkestrasi PCNU-PCNU di bawahnya karena paling memahami problem-problem yang muncul di bawah, bukan PBNU,” ujarnya.
Pengurus Cabang Dorong Program dari Bawah
Gagasan tersebut mendapat respons dari para pengurus cabang yang hadir dalam forum. Rais Syuriah PCNU Kabupaten Wajo menanyakan strategi Gus Rozin dalam membangun kemandirian ekonomi NU sekaligus menjaga soliditas ukhuwah Nahdliyah. Pertanyaan tersebut memperlihatkan perhatian pengurus cabang terhadap bagaimana kekuatan jamaah dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi dan organisasi.
Sementara itu, Tanfidziyah PCNU Kabupaten Sinjai menyampaikan harapan agar apabila Gus Rozin mendapat amanah memimpin PBNU, arah program organisasi benar-benar dibangun secara bottom-up, dari kebutuhan jam’iyyah dan jamaah di tingkat bawah. Menurutnya, masih terdapat MWCNU dan PCNU yang belum memiliki sekretariat sehingga membutuhkan perhatian dan penguatan dari struktur organisasi di atasnya.
Masukan lain disampaikan Tanfidziyah PCNU Kabupaten Bone. Ia menyampaikan sejumlah persoalan terkait tata kelola organisasi, antara lain penerbitan SK PCNU, kemudahan proses kaderisasi, serta kebutuhan digitalisasi administrasi organisasi. Ia juga berharap proses suksesi kepengurusan NU di berbagai tingkatan dapat berlangsung lebih sejuk. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah agar Tanfidziyah juga dipilih melalui mekanisme yang melibatkan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Berbagai aspirasi tersebut memperlihatkan bahwa gagasan tentang penguatan masyarakat sipil, kemandirian jamaah, pesantren, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola organisasi menjadi perhatian para pengurus NU di kawasan Sulawesi.
Dari Jamaah, untuk Kemandirian Jam’iyyah
Bagi Gus Rozin, kekuatan NU pada akhirnya bertumpu pada kemampuan jam’iyyah mengorganisasi potensi jamaah. Karena itu, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan penguatan pesantren, kaderisasi, kemandirian ekonomi, tata kelola yang sehat, serta hubungan yang semakin kuat antara struktur organisasi dengan warga di tingkat akar rumput.
Orientasi tersebut menempatkan jamaah bukan sekadar sebagai penerima program, tetapi sebagai subjek utama pembangunan kekuatan NU. Partisipasi jamaah menjadi sumber energi bagi kemandirian jam’iyyah, sementara jam’iyyah bertugas mengorganisasi potensi tersebut agar menjadi kekuatan bersama.
Pertemuan di Makassar akhirnya menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan kepemimpinan Gus Rozin dengan aspirasi pengurus NU di daerah. Dari forum tersebut mengemuka harapan agar NU memasuki abad kedua sebagai organisasi yang tetap berakar pada jamaah, kuat dalam menjaga ukhuwah, mandiri dalam mengelola sumber dayanya, kokoh dalam menjaga pesantren, serta tetap kritis dan konstruktif dalam menjalankan perannya sebagai masyarakat sipil keagamaan. (*)
