HARIANSULSEL.COM, Jakarta — Presidium Pusat Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) mendorong Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menjadi momentum penting untuk memperkuat regenerasi kepemimpinan, mempertemukan gagasan, serta merumuskan arah strategis Nahdlatul Ulama dalam memasuki abad kedua.
Pesan tersebut mengemuka dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) MA IPNU 2026 yang digelar di Hotel The Grove Suites by Grand Aston, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026). Salah satu agenda utama kegiatan adalah diskusi panel bersama sejumlah tokoh yang masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Diskusi panel mengangkat tema “Kepemimpinan NU yang Adaptif terhadap Perubahan Sosial: Revitalisasi Spirit Al-Muhafadhah ‘ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah.”
Forum tersebut diikuti oleh 11 tokoh yang masuk dalam bursa bakal calon Ketua Umum PBNU. Sejumlah tokoh hadir secara langsung, sementara sebagian lainnya mengikuti secara daring. Di antara tokoh yang hadir adalah KH Nasaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, KH Yusuf Chudlori, KH Abdul Ghaffar Rozin, KH Abdussalam Shochib, KH Masykuri Abdillah, Hery Haryanto Azumi, KH Ali Masykur Musa, dan KH Marsudi Syuhud. (Suara Nahdliyin)
Ketua Umum Presidium Pusat MA IPNU, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari ikhtiar MA IPNU untuk mempertemukan para bakal calon Ketua Umum PBNU dengan alumni IPNU dalam suasana yang terbuka dan konstruktif.
“Alhamdulillah, seluruh nama yang muncul di publik sebagai bakal calon pimpinan PBNU menunjukkan komitmen untuk hadir dan berdiskusi bersama alumni IPNU. Ini menunjukkan bahwa para tokoh tersebut memiliki perhatian terhadap aspirasi dan masa depan kader-kader muda NU,” ujar Prof. Niam.
Menurutnya, Muktamar ke-35 NU tidak boleh direduksi hanya menjadi arena perebutan atau pergantian figur kepemimpinan. Lebih dari itu, Muktamar harus menjadi forum untuk menguji gagasan, kapasitas, visi, dan komitmen para calon pemimpin terhadap masa depan Nahdlatul Ulama.
“Muktamar bukan sekadar soal kandidasi, tetapi harus menjadi ruang kontribusi pemikiran dan gagasan bagi NU di abad kedua. Kalau kita ingin melihat NU abad kedua gemilang, maka salah satu kuncinya adalah kesiapan kader-kader muda hari ini,” tegas Prof. Niam.
Regenerasi Kepemimpinan Harus Dibuka
Sekretaris Jenderal Majelis Alumni IPNU, Idy Muzayyad, menambahkan bahwa MA IPNU memandang regenerasi kepemimpinan sebagai kebutuhan organisasi yang harus dilakukan secara sehat, terbuka, dan bermartabat.
Menurut Idy, kader-kader NU, termasuk alumni IPNU, memiliki kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan jam’iyah.
“Regenerasi bukan semata-mata pergantian generasi, tetapi memastikan bahwa kepemimpinan NU ke depan diisi oleh kader yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, integritas, dan kemampuan membaca perubahan zaman,” ujar Idy.
Ia menegaskan, proses menuju Muktamar harus memberikan ruang yang adil kepada seluruh kader yang memiliki kapasitas dan memenuhi ketentuan organisasi untuk menyampaikan gagasan dan menawarkan diri sebagai calon pemimpin.
“Jangan sampai kontestasi kepemimpinan justru melahirkan praktik saling menghalangi, mendiskreditkan, atau menjatuhkan. Kita ingin Muktamar berlangsung sejuk, bermartabat, gembira, dan bahagia. Perbedaan pilihan adalah hal biasa, tetapi persaudaraan dan keutuhan jam’iyah harus ditempatkan di atas kepentingan kandidat,” tegasnya.
Konsolidasi 92 Alumni IPNU
MA IPNU juga mendorong konsolidasi alumni IPNU yang saat ini memperoleh amanah dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dari konsolidasi yang dilakukan, terdapat 92 alumni IPNU yang mendapatkan amanah dalam berbagai posisi strategis.
“Keberadaan 92 alumni IPNU yang mendapatkan amanah di lingkungan NU merupakan potensi besar. Mereka perlu membangun komunikasi dan konsolidasi yang sehat agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi masa depan jam’iyah, termasuk dalam proses regenerasi kepemimpinan,” kata Idy.
MA IPNU mendorong agar kader-kader potensial dari kalangan alumni IPNU dapat diberikan ruang yang proporsional dalam regenerasi kepemimpinan PBNU.
Penguatan Syuriyah dan Tafaquh fi al-Din
Selain persoalan regenerasi kepemimpinan Tanfidziyah, MA IPNU juga menilai penguatan kepemimpinan Syuriyah merupakan bagian penting dalam menjaga karakter keulamaan Nahdlatul Ulama.
Penguatan tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas tafaqquh fi al-din, termasuk penguasaan terhadap khazanah keilmuan Islam dan kitab kuning.
“Modernisasi organisasi tidak boleh menghilangkan basis keulamaan NU. Kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan harus tetap berakar pada tradisi keilmuan, tafaqquh fi al-din, dan khazanah pesantren,” ujar Idy.
Dorong Kemandirian Ekonomi NU
Dalam memasuki abad kedua, MA IPNU juga memandang bahwa Nahdlatul Ulama perlu memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
PBNU ke depan diharapkan mampu mengembangkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara amanah, adil, profesional, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Kemandirian ekonomi merupakan salah satu fondasi penting agar NU dapat menjalankan khidmahnya secara lebih independen dan berkelanjutan. Potensi sumber daya manusia, jaringan pesantren, pendidikan, ekonomi warga, hingga sumber daya alam harus dikelola secara profesional untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat,” kata Idy.
Mendorong Mekanisme Pemilihan yang Lebih Bermartabat
MA IPNU juga membuka ruang diskusi mengenai penyempurnaan mekanisme pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, termasuk gagasan agar pemilihan dilakukan melalui Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), setelah melalui proses penjaringan bakal calon dari PWNU dan PCNU.
Menurut MA IPNU, gagasan tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat kualitas kepemimpinan dan mencari mekanisme terbaik yang sesuai dengan tradisi musyawarah NU serta ketentuan organisasi.
“Yang terpenting adalah bagaimana mekanisme tersebut mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi, kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap khidmah NU. Karena itu, seluruh gagasan harus dibicarakan secara terbuka, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan jam’iyah,” ujar Prof. Niam.
MA IPNU menegaskan bahwa forum Silatnas dan diskusi panel bukan dimaksudkan untuk mendeklarasikan atau mengunggulkan kandidat tertentu. Forum tersebut merupakan ruang silaturahmi dan pertukaran gagasan agar warga NU dapat melihat visi dan kapasitas para tokoh yang masuk dalam bursa kepemimpinan PBNU.
Prof. Niam menegaskan bahwa kualitas Muktamar harus ditempatkan jauh di atas kepentingan personal setiap kandidat.
“Kita ingin Muktamar menjadi ruang yang sehat untuk mempertemukan gagasan dan mencari pemimpin terbaik. Kepentingan NU harus lebih besar daripada kepentingan orang per orang,” pungkasnya.
MA IPNU berharap seluruh kader dan alumni IPNU di seluruh Indonesia dapat berkontribusi secara optimal dalam menyukseskan Muktamar ke-35 NU. Seluruh pihak juga diajak menjaga persaudaraan, keteduhan, dan marwah organisasi agar Muktamar menjadi momentum konsolidasi besar menuju NU abad kedua yang lebih kuat, mandiri, adaptif, dan berkemajuan. (*)
