HARIANSULSEL.COM, Makassar – Kolaborasi antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah kembali melahirkan langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra (FIPS) Universitas Bosowa resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Implementation Agreement (IA) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagai fondasi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Kerja sama yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026) ini tidak hanya memperkuat sinergi kelembagaan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi dalam pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, hingga pembentukan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Agenda ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Daniel Rumsowek, S.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa Dr. Hj. Andi Hamsiah, S.Pd., M.Pd., Wakil Dekan I Dr. Muliati, S.Pd., M.Hum., M.Ed., Wakil Dekan III Andi Irwandi, S.Pd., M.Pd., serta para ketua program studi dan sivitas akademika FIPS Universitas Bosowa.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa. Kerja sama ini menjadi landasan pelaksanaan berbagai program yang mendukung penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian dan publikasi bersama, pengembangan pusat studi HAM, pertukaran data dan informasi, hingga implementasi pendidikan berbasis hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi.
Sebagai tindak lanjut, dilaksanakan pula penandatanganan Implementation Agreement (IA) antara Kemenham Sulawesi Selatan dengan seluruh program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa. Melalui IA tersebut, setiap program studi memiliki pedoman pelaksanaan kerja sama yang lebih terarah sehingga implementasi berbagai kegiatan dapat berjalan secara sistematis, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi sivitas akademika maupun masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, S.Pd., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya hak asasi manusia di tengah masyarakat.
“Hak asasi manusia tidak cukup dipahami sebagai regulasi, tetapi harus menjadi budaya yang hidup di lingkungan pendidikan. Melalui kolaborasi ini kami berharap nilai-nilai penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM dapat terintegrasi dalam proses pembelajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa, Dr. Hj. Andi Hamsiah, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memperluas kontribusi akademik FIPS Unibos terhadap isu-isu kemanusiaan.
“Kami memandang kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui sinergi dengan Kemenham Sulawesi Selatan, kami ingin melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan Pengembangan Usaha FIPS Universitas Bosowa, Andi Irwandi, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa implementasi kerja sama akan segera diwujudkan melalui berbagai program kolaboratif di setiap program studi.
Menurutnya, kegiatan tersebut akan mencakup seminar, pendidikan dan pelatihan HAM, penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat, kuliah umum, program magang mahasiswa, hingga penguatan kapasitas sivitas akademika sesuai ruang lingkup yang telah disepakati dalam PKS dan IA.
Kerja sama ini juga membuka peluang bagi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa untuk memperoleh pendampingan narasumber, konsultasi akademik, pengembangan kurikulum berbasis HAM, serta pemanfaatan pengalaman dan data Kementerian HAM dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebaliknya, Kemenham Sulawesi Selatan juga memperoleh dukungan partisipasi sivitas akademika, penguatan penelitian, serta pengembangan pusat studi HAM di lingkungan kampus.
Melalui kolaborasi strategis ini, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra Universitas Bosowa menegaskan komitmennya untuk menghadirkan ekosistem pendidikan yang semakin inklusif, humanis, dan berdampak. Sinergi bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan diharapkan menjadi fondasi lahirnya berbagai inovasi akademik yang tidak hanya memperkuat kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga membentuk generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang berkeadilan. (and/hs)
