HARIANSULSEL.COM, Makassar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan paling ambisius yang pernah diluncurkan pemerintah. Gagasan utamanya patut diapresiasi karena menyentuh persoalan mendasar bangsa: gizi anak, kualitas sumber daya manusia, dan masa depan Indonesia. Namun, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas tata kelolanya.
Berbagai dinamika yang muncul dalam implementasi MBG—mulai dari koordinasi antarinstansi, kesiapan sumber daya manusia, rantai pasok pangan, hingga mekanisme pengawasan—menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan sekadar menyediakan makanan, melainkan mengelola sistem yang kompleks. Di sinilah pemerintah perlu melihat persoalan dari perspektif yang lebih komprehensif.
Dalam kajian ergonomi organisasi, keberhasilan suatu sistem bergantung pada kesesuaian antara manusia, tugas, teknologi, organisasi, dan lingkungan kerja.
Sebuah kebijakan yang dirancang dengan baik dapat kehilangan efektivitas apabila dijalankan oleh SDM yang belum memiliki kompetensi yang sesuai, pembagian tugas yang tidak jelas, alur kerja yang rumit, atau koordinasi yang lemah. Sebaliknya, sistem yang dirancang dengan pendekatan human-centeredakan lebih adaptif, efisien, dan mampu meminimalkan kesalahan.
Karena itu, Program MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program distribusi makanan, tetapi juga sebagai ujian terhadap kapasitas tata kelola pemerintahan Indonesia. Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa juta porsi yang berhasil dibagikan, melainkan apakah sistem yang dibangun mampu menjamin mutu, keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan pelayanan di seluruh daerah?
Dari perspektif competency management, keberhasilan MBG sangat bergantung pada orang-orang yang mengelolanya. Kompetensi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berkoordinasi, menyelesaikan masalah, mengelola risiko, memanfaatkan teknologi, dan mengambil keputusan secara cepat serta akuntabel. Tanpa sistem pengelolaan kompetensi yang baik, organisasi akan terus bergantung pada improvisasi individu, bukan pada kekuatan sistem.
Di sisi lain, keterlibatan sumber daya manusia masih sering diposisikan sebagai pelaksana, bukan sebagai mitra dalam perbaikan kebijakan. Padahal, pengalaman internasional menunjukkan bahwa organisasi publik yang paling berhasil justru memberikan ruang kepada pegawai di lapangan untuk menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman operasional. Pendekatan ergonomi partisipatif mengajarkan bahwa mereka yang menjalankan pekerjaan setiap hari sering kali memahami persoalan dan solusi lebih baik daripada yang hanya melihatnya dari balik meja rapat.
Program sebesar MBG memerlukan perubahan cara berpikir dalam birokrasi. Fokus tidak cukup pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada pembelajaran organisasi (organizational learning). Setiap kendala di lapangan harus diperlakukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem, bukan sekadar dianggap sebagai kesalahan individu. Pemerintahan modern adalah pemerintahan yang mampu belajar dari implementasi kebijakannya sendiri.
Pada akhirnya, investasi terbesar dalam Program MBG bukan hanya pada bahan pangan, dapur, atau logistik, melainkan pada kualitas manusia yang merancang, mengelola, mengawasi, dan terus menyempurnakan sistem tersebut. Infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan bulan, tetapi kompetensi organisasi membutuhkan komitmen jangka panjang.
Jika pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai warisan kebijakan yang berdampak lintas generasi, maka reformasi tata kelola harus berjalan seiring dengan penguatan competency management dan penerapan prinsip-prinsip ergonomi organisasi.
Program yang besar memerlukan sistem yang cerdas, dan sistem yang cerdas selalu dibangun di atas manusia yang kompeten, dilibatkan, serta didukung oleh desain organisasi yang benar. Di situlah ukuran sesungguhnya dari keberhasilan sebuah pemerintahan: bukan hanya mampu meluncurkan program besar, tetapi mampu memastikan program tersebut dikelola secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.
Penulis: Ir. Nur Ihwan Safutra, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. – Dosen Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia
